| 223 |
SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER PEMERINTAH - Perubahan |
0 |
7 |
- |
| 246 |
SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR - Perpanjangan |
0 |
12 |
- |
| 249 |
SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | SMP - Perpanjangan |
0 |
12 |
- |
| 273 |
REKOMENDASI PENELITIAN PERGURUAN TINGGI - Perpanjangan |
0 |
5 |
- |
| 274 |
REKOMENDASI PENELITIAN PERGURUAN TINGGI - Perubahan |
0 |
5 |
- |
| 235 |
SURAT REKOMENDASI BBM USAHA PERTANIAN - Perubahan |
0 |
7 |
- |
| 234 |
SURAT REKOMENDASI BBM USAHA PERTANIAN - Perpanjangan |
0 |
7 |
- |
| 233 |
SURAT REKOMENDASI BBM USAHA PERTANIAN - Baru |
0 |
7 |
- |
| 231 |
SURAT REKOMENDASI PENGELUARAN HPM - Perubahan |
0 |
7 |
- |
| 230 |
SURAT REKOMENDASI PENGELUARAN HPM - Perpanjangan |
0 |
7 |
- |
| 227 |
SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER SWASTA - Perubahan |
0 |
7 |
- |
| 226 |
SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER SWASTA - Perpanjangan |
0 |
7 |
- |
| 222 |
SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER PEMERINTAH - Perpanjangan |
0 |
7 |
- |
| 66 |
PERSETUJUAN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS | ANDALALIN - Perpanjangan |
0 |
24 |
- |
| 198 |
SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI DAN KONSULTASI PEMERINTAH - Perpanjangan |
0 |
7 |
- |
| 197 |
SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI DAN KONSULTASI PEMERINTAH - Perubahan |
0 |
7 |
- |
| 54 |
PERSETUJUAN TITIK REKLAME - Baru |
0 |
14 |
Foto Lokasi Reklame terbaru dengan 3 sisi (Kanan, Kiri dan Depan); Melampirkan Dokumen/Sertifikat Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)/PBG; Surat Kepemilikan Lahan/Tanah bangunan (Sertifikat) atau surat sewa apabila status sewa khusus diaset milik Swasta dan PEMKO; Surat Pernyataan Kesanggupan Titik Reklame (https://easy.batam.go.id/web/format-surat/); Surat Permohonan Titik Reklame; Gambar konstruksi reklame; Gambar denah lokasi yang dimohonkan dilengkapi dengan titik koordinat; Bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun terakhir khusus pada Zona VI, dikecualikan untuk reklame yang berada di Sarana dan Prasarana Pemerintah |
| 65 |
PERSETUJUAN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS | ANDALALIN - Baru |
0 |
24 |
Dokumen Kajian Andalalin; Fatwa Planologi; Draft Gambar Arsitektur Kota (KRK/RTLB/Blokpain/Gambar Arsitektur) bagian Site Plan dan Tabel Intensitas Bangunan bagi Rencana Pembangunan Baru Dan Bagi Pengembangan/Sudah Terbangun Lampirkan Yang Sudah Definitif Atau Disahkan Oleh Instasi Terkait; Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tertuang pada rekomendasi Andalalin dari Dinas Perhubungan diatas materai 10.000; Surat Penunjukan Tugas dari Perusahaan Konsultan kepada perwakilan yang namamanya tertera pada Sertifikasi Konsultan Andalalin; Sertifikat dari Konsultan/Tenaga Ahli Penyususn Dokumen Andalalin yang dikeluarkan/disahkan oleh Kementerian Perhubungan; Jika Badan Hukum/Badan Usaha, Fotokopi SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh : Kemenkumham, jika PT dan Yayasan, Kementerian, jika Koperasi, Pengadilan Negeri, jika CV.; Jika Badan Hukum/Badan Usaha, Fotokopi Akta Notaris Pendirian Dan Perubahan ( Kantor Pusat dan Kantor Cabang, |
| 68 |
PERSETUJUAN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS | ANDALALIN - Perubahan |
0 |
24 |
Dokumen Kajian Andalalin; Fatwa Planologi; Draft Gambar Arsitektur Kota (KRK/RTLB/Blokpain/Gambar Arsitektur) bagian Site Plan dan Tabel Intensitas Bangunan bagi Rencana Pembangunan Baru Dan Bagi Pengembangan/Sudah Terbangun Lampirkan Yang Sudah Definitif Atau Disahkan Oleh Instasi Terkait; Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tertuang pada rekomendasi Andalalin dari Dinas Perhubungan diatas materai 10.000; Surat Penunjukan Tugas dari Perusahaan Konsultan kepada perwakilan yang namamanya tertera pada Sertifikasi Konsultan Andalalin; Sertifikat dari Konsultan/Tenaga Ahli Penyususn Dokumen Andalalin yang dikeluarkan/disahkan oleh Kementerian Perhubungan; Jika Badan Hukum/Badan Usaha, Fotokopi SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh : Kemenkumham, jika PT dan Yayasan, Kementerian, jika Koperasi, Pengadilan Negeri, jika CV.; Jika Badan Hukum/Badan Usaha, Fotokopi Akta Notaris Pendirian Dan Perubahan ( Kantor Pusat dan Kantor Cabang, |
| 70 |
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG | PKKPR NONBERUSAHA HUNIAN - Baru |
0 |
24 |
Gambar Lokasi atau Lembar Penetapan Lokasi atau PL pkkpr non berusaha; Dokumen legalitas kepemilikan lahan: SHGB atau SHM; Dokumen tanda bukti kepemilikan lahan Alas hak dan Akte jual beli;Alas hak dan Akte balik nama;Alas hak dan Akte waris;Alas hak dan Akte hibah;pkkpr non berusaha; Surat pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh lurah dan
camat setempat (jika nama yang tertera pada bukti kepemilikan
tanah sudah meninggal dunia) PKKPR Nonberusaha; Surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan tata
ruang pkkpr non berusaha https://bit.ly/FormKESANGGUPAN; Surat Permohonan Form A dan Form B PKKPR Nonberusaha bermaterai hunian https://bit.ly/FORMpkkprnon; Foto lokasi dan bangunan eksisting (depan, kiri, kanan
dan belakang);; Melampirkan Dokumen Bangunan berupa gambar
harcopy dan softcopy dalam format pdf dan format
AutoCad :
1. Gambar Siteplan;
2. Gambar Denah Lt1 atau/sd LT2<3;
3. Gambar Tampak Bangunan (depan,
samping&belakang);
4. Gambar Potongan Bangunan; |
| 71 |
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG | PKKPR NONBERUSAHA SOSIAL BUMN BU BUMD YAYASAN - Baru |
0 |
24 |
Gambar Lokasi/Lembar Penetapan Lokasi (PL); Lembaga/Kementerian/OPD/BUMN/BUMD
melampirkan SK Pengangkatan sebagai
penanggungjawab.; Yayasan Melampirkan akta pendirian dan perubahan pkkpr non berusaha Bu atau BH pkkpr non berusaha sosial; Foto lokasi dan bangunan eksisting depan, kiri, kanan dan
belakang pkkpr non berusaha; Melampirkan Dokumen Bangunan berupa gambar
harcopy dan softcopy dalam format pdf dan format
AutoCad :
1. Gambar Siteplan;
2. Gambar Denah Lt1 atau/sd LT2<3;
3. Gambar Tampak Bangunan (depan,
samping&belakang);
4. Gambar Potongan Bangunan; Nomor Induk Berusaha (NIB); Dokumen tanda bukti kepemilikan lahan Alas hak dan Akte jual beli;Alas hak dan Akte balik nama;Alas hak dan Akte waris;Alas hak dan Akte hibah;pkkpr non berusaha; Surat pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh lurah dan
camat setempat (jika nama yang tertera pada bukti kepemilikan
tanah sudah meninggal dunia) PKKPR Nonberusaha; Dokumen legalitas kepemilikan lahan: SHGB ata |
| 77 |
PERALIHAN HAK ATAS TANAH DIATAS HPL PEMERINTAH KOTA BATAM - Baru |
0 |
24 |
Penetapan Lokasi (PL); Surat Kuasa HPL https://bit.ly/suratKUASA; Copy PBG/IMB; Copy Akta Peralihan Hak (Jual Beli/Hibah dll); Copy NIB dan daftar KBLI; Dokumen HPL (Copy Surat Perjanjian Pengalokasian
Tanah (SPPT), Copy Surat Keputusan Pengalokasian
Tanah (SKPT), Copy Rekomendasi Pengelolaan Tanah, Foto Lokasi yang dimohon; Copy Sertifikat Hak Atas Tanah (SHGB); Foto copy akte pendirian badan hukum dan
perubahannya serta pengesahannya; Copy SPPT PBB & Bukti Setor/pembayaran
tahun berjalan objek tanah PH; Foto Copy NPWP pemohon dan Penerima; Foto Copy KTP pemilik/penanggungjawab &
Kuasa dengan melampirkan surat kuasa
bermaterai; Foto Copy KTP pemohon dan Penerima PH; Surat Pernyataan Peralihan https://bit.ly/pernyataanIPH; Surat Permohonan HPL https://bit.ly/formIPH |
| 182 |
SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI DAN KONSULTASI SWASTA - Baru |
0 |
7 |
Jika dikuasakan, Surat Kuasa diatas Kertas bermaterai Rp. 10.000 dan KTP Orang yang diberi Kuasa ; Scan NIB , Izin Lokasi dan SPPL; Surat Tanda Registrasi Veteriner (STRV) yang Masih Berlaku; Scan Pakta Integritas sesuai format dengan Materai Rp. 10000; Gambar denah lokasi yang dimohonkan dilengkapi dengan titik koordinat; Scan Asli Surat Rekomendasi Praktik Dokter Hewan dari Perhimpunan Dokter Hewan Provinsi Kepulauan Riau (PDHI Cabang Kepri) ; Scan Rekomendasi Izin Praktik Dokter Hewan dari Organisasi Profesi Dokter Hewan (PDHI) yang berkedudukan di Daerah ; Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan Nama Objek Pajak (Wajib melampirkan Bukti Pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor Apabila Berbeda) ; Scan KTA PDHI ; Pas Foto Ukuran 4x6 berwarna Merah untuk Laki-laki dan Biru untuk Perempuan ; Scan Ijazah Terakhir yang dilegalisir ; Sc |
| 185 |
SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI DAN KONSULTASI SWASTA - Perpanjangan |
0 |
7 |
Jika dikuasakan, Surat Kuasa diatas Kertas bermaterai Rp. 10.000 dan KTP Orang yang diberi Kuasa ; Scan SIP Lama Jika Perpanjangan ( Asli ); Scan NIB , Izin Lokasi dan SPPL; Surat Tanda Registrasi Veteriner (STRV) yang Masih Berlaku; Scan Rekomendasi Izin Praktik Dokter Hewan dari Organisasi Profesi Dokter Hewan (PDHI) yang berkedudukan di Daerah ; Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan Nama Objek Pajak (Wajib melampirkan Bukti Pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor Apabila Berbeda) ; Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai Format dengan materai Rp. 10.000 ; Scan KTA PDHI ; Pas Foto Ukuran 4x6 berwarna Merah untuk Laki-laki dan Biru untuk Perempuan ; Scan Ijazah Terakhir yang dilegalisir ; Scan Surat Permohonan ; Scan NPWP ; Scan identitas asli pemohon (KTP) dan keterangan Domisili apabil Alamat tempat tinggal tidak s |
| 188 |
SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI DAN KONSULTASI SWASTA - Perubahan |
0 |
7 |
Jika dikuasakan, Surat Kuasa diatas Kertas bermaterai Rp. 10.000 dan KTP Orang yang diberi Kuasa ; Scan SIP yang lama; Gambar denah lokasi yang dimohonkan dilengkapi dengan titik koordinat; Scan NIB , Izin Lokasi dan SPPL; Scan Asli Surat Rekomendasi Praktik Dokter Hewan dari Perhimpunan Dokter Hewan Provinsi Kepulauan Riau (PDHI Cabang Kepri) ; Scan Rekomendasi Izin Praktik Dokter Hewan dari Organisasi Profesi Dokter Hewan (PDHI) yang berkedudukan di Daerah ; Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan Nama Objek Pajak (Wajib melampirkan Bukti Pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor Apabila Berbeda) ; Scan KTA PDHI ; Pas Foto Ukuran 4x6 berwarna Merah untuk Laki-laki dan Biru untuk Perempuan ; Scan Ijazah Terakhir yang dilegalisir ; Scan Surat Permohonan ; Scan identitas asli pemohon (KTP) dan keterangan Domisili apabil Alam |
| 196 |
SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI DAN KONSULTASI PEMERINTAH - Baru |
0 |
7 |
Scan Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan dari Organisasi Profesi Dokter Hewan (PDHI) yang berkedudukan di Pusat ; Scan Rekomendasi Izin Praktik Dokter Hewan dari Organisasi Profesi Dokter Hewan (PDHI) yang berkedudukan di Daerah ; Pas Foto Ukuran 4x6 berwarna Merah untuk Laki-laki dan Biru untuk Perempuan ; Scan Ijazah Terakhir yang dilegalisir ; Scan NPWP ; Scan Identitas Pemohon (KTP)/Domisili
; Scan Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala DPMPTSP
|
| 213 |
SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL | STPT - Baru |
0 |
8 |
Surat Rekomendasi dari Asosiasi Sejenis atau Surat Keterangan dari Tempat Kegiatan Magang; Surat Pernyataan mengenai Metode atau Teknik Pelayanan yang diberikan diatas materai Rp. 10.000; Surat Pengantar Puskesmas; Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) yang Masih Berlaku (Hanya untuk Perubahan/Perpanjangan); Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai Format dengan materai Rp. 10.000 |
| 214 |
SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL | STPT - Perpanjangan |
0 |
8 |
Surat Rekomendasi dari Asosiasi Sejenis atau Surat Keterangan dari Tempat Kegiatan Magang; Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai Format dengan materai Rp. 10.000 ; Surat Pernyataan mengenai Metode atau Teknik Pelayanan yang diberikan diatas materai Rp. 10.000; Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan Nama Objek Pajak (Wajib melampirkan Bukti Pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, Apabila Berbeda); Surat Pengantar Puskesmas; Scan Surat Izin Sarana Fasyankes atau NIB dari OSS RBA bagi Izin Sarana Fasyankes yang sedang diproses (Hanya Wajib untuk Praktik Sarana); Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) yang Masih Berlaku (Hanya untuk Perubahan/Perpanjangan); Jika dikuasakan, Surat Kuasa diatas Kertas bermaterai Rp. 10.000 dan KTP Orang yang diberi Kuasa; Surat Permohonan SIP ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (dengan materai Rp. 10.000) |
| 216 |
SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL | STPT - Pencabutan |
0 |
8 |
Surat Pernyataan dari Pimpinan bahwa tidak berpraktek di atas materai Rp 10.000; Jika dikuasakan, Surat Kuasa diatas Kertas bermaterai Rp. 10.000 dan KTP Orang yang diberi Kuasa; Surat Permohonan SIP ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (dengan materai Rp. 10.000) |
| 221 |
SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER PEMERINTAH - Baru |
0 |
7 |
Scan Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah tersertifikasi oleh BNSP (Bagi Wilayah Kab/Kota yang Belum terdapat Organisasi Profesi Paramedik Veteriner); Scan Sertifikat Pelatihan yang dikeluarkan oleh Badan SDM Kementerian Pertanian; Scan Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan atau Paramedik Veteriner Keswan/Inseminator/PKB/ATR dari Organisasi Profesi Dokter Hewan (PDHI) yang berkedudukan di Pusat; Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan; Scan Surat Rekomendasi Praktik Dokter Hewan yang diterbitkan oleh Dinas KPP Kota Batam; Scan Rekomendasi Izin Praktik Dokter Hewan dari Organisasi Profesi Dokter Hewan (PDHI) yang berkedudukan di Daerah ; Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner; Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Paramedik Veteriner; Pas Foto Ukuran 4x6 berwarna Merah untuk Laki-laki dan Biru untuk Perempuan ; Scan Ijazah Terakhir yang dilegal |
| 225 |
SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER SWASTA - Baru |
0 |
7 |
Scan Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah tersertifikasi oleh BNSP (Bagi Wilayah Kab/Kota yang Belum terdapat Organisasi Profesi Paramedik Veteriner); Scan Sertifikat Pelatihan yang dikeluarkan oleh Badan SDM Kementerian Pertanian; Scan Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan atau Paramedik Veteriner Keswan/Inseminator/PKB/ATR dari Organisasi Profesi Dokter Hewan (PDHI) yang berkedudukan di Pusat; Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan; Scan Surat Rekomendasi Praktik Dokter Hewan yang diterbitkan oleh Dinas KPP Kota Batam; Scan Rekomendasi Izin Praktik Dokter Hewan dari Organisasi Profesi Dokter Hewan (PDHI) yang berkedudukan di Daerah ; Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner; Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Paramedik Veteriner; Pas Foto Ukuran 4x6 berwarna Merah untuk Laki-laki dan Biru untuk Perempuan ; Scan Ijazah Terakhir yang dilegal |
| 229 |
SURAT REKOMENDASI PENGELUARAN HPM - Baru |
0 |
7 |
Scan Surat Pemasukan Produk Asal Hewan (PAH) / Hewan Lainya Dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam; Nomor Kontrol Veteriner NKV asal Hewan apa bila produk tersebut berasal dari luar kota Batam; Sertifikat Halal; SKKPH Asal Hewan Apa Bila Produk Tersebut Berasal Dari Luar Kota Batam; Nomor Kontrol Veteriner NKV (Provinsi); Scan Uji Laboratorium dari Balai Karantina atau Laboratorium Resmi Lainnya (Produk Olahan Asal Hewan) ; Scan SATDN dari BKSDA Untuk Hewan Liar Dalam Negri Yang di Lindungi; Scan Buku Vaksin (Lampiran Biodata dan Lampiran Vaksin Terakhir) Untuk Media Rabies Sejenisnya ; Scan Surat Permohonan Rekomendasi Pengeluaran ; Scan Kartu Tanda Penduduk |
| 236 |
SURAT IZIN TAMAN PENITIPAN ANAK | TPA - Baru |
0 |
12 |
Scan PKKPR yang terverifikasi ; Melampirkan Dokumen/Sertifikat Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)/PBG; KTP Pengelola ; Surat Akta Notaris Pendirian dan akta terbaru Yayasan ; Foto Sarana Prasarana di Lembaga (APE Dalam dan Luar, Gambar Presiden, Wapres dan Burung Garuda, Tiang Bendera (Tinggi min.5-6 m), Plank Nama Permanen yang berdiri bukan Tempel, Kantor, Papan Visi Misi, Struktur Organisasi, DUK, Bank Data Siswa, Profil Sekolah) ; Ruangan Di Sekolah (areal bermain anak, kantor, toilet 2, kamar dan
dapur TPA); MoU Limbah Khusus untuk Klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit; Surat Pernyataan Tidak menuntut Insentif (dengan materai Rp. 10.000) ; Surat Persetujuan TPA Terdekat; Luas Tanah Minimal 300 M2 (Peruntukan PAUD/sekolah); Denah Lokasi dan Gambar Sekolah ; Surat Rekomendasi dari BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) ; Refrensi Bank dan Rekening Koran Tabungan Yayasan |
| 237 |
SURAT IZIN TAMAN PENITIPAN ANAK | TPA - Perpanjangan |
0 |
12 |
Scan PKKPR yang terverifikasi ; Melampirkan Dokumen/Sertifikat Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)/PBG; Rencana Induk Pengembangan Sekolah - RIPS (Visi Misi, Kurikulum, Peserta Didik, Rencana Pengembangan Ketenagaan, Struktur Organisasi Yayasan dan Sekolah, Manajemen Sekolah, Peran Serta Masyarakat, Rencana Pentahapan Pelaksanaan Pengembangan Sekolah, SOP) ; Nomor Induk Berusaha (NIB); Hasil Studi Kelayakan (Latar belakang, Bentuk Nama TPA, Lokasi dan
Dukungan Masyarakat, Guru min.3 org, SUmber Pembiayaan 5 th,
Fasilitas Penunjang, Kesimpulan Studi Kelayakan); KTP Pengelola ; Scan Akta Perubahan serta SK Kemenkumham dari Pendirian sampai Terbaru; Surat Akta Notaris Pendirian dan akta terbaru Yayasan ; Izin TPA yang lama; Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan Nama Objek Pajak (Wajib melampirkan Bukti Pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, Apabila Berbeda); Surat Permohonan ditujukan ke |
| 238 |
SURAT IZIN TAMAN PENITIPAN ANAK | TPA - Perubahan |
0 |
12 |
Scan PKKPR yang terverifikasi ; Melampirkan Dokumen/Sertifikat Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)/PBG; Nomor Induk Berusaha (NIB); Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan Nama Objek Pajak (Wajib melampirkan Bukti Pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, Apabila Berbeda); Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai format dengan Materai Rp.
10000 (Unduh Contoh Format Disini); Izin TPA yang lama; Scan Akta Perubahan serta SK Kemenkumham dari Pendirian sampai Terbaru; Surat Akta Notaris Pendirian dan akta terbaru Yayasan ; Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (dengan materai Rp.10.000) ; KTP Pengelola |
| 239 |
SURAT IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT | PKBM - Baru |
0 |
12 |
Akta Notaris Pendirian TK/Yayasan/Lembaga dengan Melampirkan Surat dari Kemenkumham ; Sarana dan Prasarana Lembaga (Tertulis) ; Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (dengan materai Rp.10.000) ; KTP Pengelola ; Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan Nama Objek Pajak (Wajib melampirkan Bukti Pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, Apabila Berbeda); Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai Format dengan materai Rp. 10.000 ; Foto Kegiatan dan Sarana Prasarana di Lembaga ; Surat Pernyataan Tidak menuntut Insentif (dengan materai Rp. 10.000) ; Nomor Induk Berusaha (NIB); Referensi Bank / Bukti Lain yang berkenan dengan tersedianya Sumber Pembiayaan Selama 5 Tahun ; Surat Tanah bangunan / UWTO dari OB / Surat Kavling; Kurikulum, Tata Tertib dan Program Kegiatan Belajar |
| 240 |
SURAT IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT | PKBM - Perpanjangan |
0 |
12 |
Melampirkan Dokumen/Sertifikat Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)/PBG; KTP Pengelola ; Akta Notaris Pendirian dan Perubahan (SK Menkumham); Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (dengan materai Rp.10.000) ; Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan Nama Objek Pajak (Wajib melampirkan Bukti Pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, Apabila Berbeda); Izin PKBM yang lama; Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai format dengan Materai Rp.
10000 (Unduh Contoh Format Disini); Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| 241 |
SURAT IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT | PKBM - Perubahan |
0 |
12 |
Melampirkan Dokumen/Sertifikat Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)/PBG; Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan Nama Objek Pajak (Wajib melampirkan Bukti Pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, Apabila Berbeda); Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai Format dengan materai Rp. 10.000 ; Surat Akta Notaris Pendirian Yayasan; Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (dengan materai Rp.10.000) ; Scan Akta Perubahan serta SK Kemenkumham dari Pendirian sampai Terbaru; KTP Pengelola ; Izin PKBM yang lama; Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| 242 |
SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD SEJENIS - Baru |
0 |
12 |
Scan PKKPR yang terverifikasi ; Melampirkan Dokumen/Sertifikat Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)/PBG; Hasil Studi Kelayakan (Latar Belakang, Bentuk Nama TK/KB, Lokasi dan Dukungan Masyarakat, Guru min.3 org (Pendidikan S1 PAUD/Jika sedang Kuliah Melampirkan Surat Keterangan dari Kampus/Univ), Sumber Pembiayaan 5 Tahun, Fasilitas Penunjang, Kesimpulan Studi Kelayakan) ; Melampirkam Surat dari Kemenkumham ; Akta Notaris Pendirian TK/Yayasan/Lembaga dengan Melampirkan Surat dari Kemenkumham ; KTP Pengelola ; Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan Nama Objek Pajak (Wajib melampirkan Bukti Pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, Apabila Berbeda); Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai format dengan Materai Rp.
10000 (Unduh Contoh Format Disini); Foto Sarana Prasarana di Lembaga (APE Dalam dan Luar, Gambar Presiden, Wapres dan Burung Garuda, Tiang Bendera (Tinggi min.5-6 m), Plank Nama Perma |
| 243 |
SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD SEJENIS - Perpanjangan |
0 |
12 |
Scan PKKPR yang terverifikasi ; Melampirkan Dokumen/Sertifikat Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)/PBG; Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (dengan materai Rp.10.000) ; Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan Nama Objek Pajak (Wajib melampirkan Bukti Pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, Apabila Berbeda); Izin Satuan PAUD Sejenis yang lama; Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai format dengan Materai Rp.
10000 (Unduh Contoh Format Disini); Melampirkam Surat dari Kemenkumham ; Nomor Induk Berusaha (NIB); KTP Pengelola ; Scan Akta Perubahan serta SK Kemenkumham dari Pendirian sampai Terbaru; Izin Lokasi yang Sudah Dikeluarkan oleh OSS; Surat Akta Notaris Pendirian dan akta terbaru Yayasan |
| 244 |
SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD SEJENIS - Perubahan |
0 |
12 |
Scan PKKPR yang terverifikasi ; Ukuran Prasarana (ruang kelas, ruang guru, toilet,perpustakaan,UKS
dan Lapangan) Berdasarkan Permendikbud RI yang berlaku.; Gambar denah lokasi yang dimohonkan dilengkapi dengan titik koordinat; Dokumen RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan SD terdekat serta BMPS; Data dan Dokumentasi Sarana dan Prasarana; Copy PBG/IMB; Legalitas Tanah Bangunan (PL atau Sertifikat Tanah); Scan Akta Perubahan serta SK Kemenkumham dari Pendirian sampai Terbaru; Izin Lokasi yang Sudah Dikeluarkan oleh OSS; Melampirkam Surat dari Kemenkumham ; KTP Penyelenggara ; Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan Nama Objek Pajak (Wajib melampirkan Bukti Pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, Apabila Berbeda); Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai Format dengan materai Rp. 10.000 ; Nomor Induk Berusaha (NIB); Izin Satuan PAUD Sejenis yang lama; Surat Permohonan ditujukan kepa |
| 245 |
SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR - Baru |
0 |
12 |
Data ukuran dan Dokumentasi Sarana dan Prasarana; Sertifikat Tanah ; Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atau Surat Pernyataan Status Bangunan; Izin Mendirikan Bangunan (IMB/PBG); Denah Lokasi dan Denah Bangunan ; Surat Pernyataan Tidak menuntut Insentif (dengan materai Rp. 10.000) ; KTP Penanggung Jawab; Surat Rekomendasi/Dukungan dari ( surat dukungan dari RT, surat
dukungan dari RW, surat dukungan dari Kelurahan, surat dukungan
dari Kecamatan, surat dukungan dari SD terdekat, surat dukungan
Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) ); Referensi Bank / Bukti Lain yang berkenan dengan tersedianya Sumber Pembiayaan Selama 5 Tahun ; Draf Kurikulum Sekolah yang digunakan; Akta Notaris Pendirian dan Perubahan (SK Menkumham); SK. Pegesahan Yayasan dan Pengurus yayasan dari Kementerian
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota |
| 247 |
SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR - Perubahan |
0 |
12 |
Scan PKKPR yang terverifikasi ; Izin Penggunaan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi; KTP Pengelola ; Data dan Dokumentasi Sarana dan Prasarana; SK. Pegesahan Yayasan dan Pengurus yayasan dari Kementerian
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; Akta Notaris Perubahan nama atau pengurus Yayasan yang terbaru; Surat Akta Notaris Pendirian Yayasan; Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (dengan materai Rp.10.000) ; Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan Nama Objek Pajak (Wajib melampirkan Bukti Pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, Apabila Berbeda); Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai format dengan Materai Rp.
10000 (Unduh Contoh Format Disini); Izin SD yang lama; Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| 248 |
SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | SMP - Baru |
0 |
12 |
Scan PKKPR yang terverifikasi ; Surat Akta Notaris Pendirian Yayasan; Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (dengan materai Rp.10.000) ; KTP Penanggung Jawab; Nomor Induk Berusaha (NIB); Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan Nama Objek Pajak (Wajib melampirkan Bukti Pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, Apabila Berbeda); Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai Format dengan materai Rp. 10.000 ; Ukuran ruang kelas SD 7 X 8, Ukuran Ruangan SMP 8 X 9 M (ukuran
tdk termasuk teras); Denah Lokasi, Gambar Sekolah, Denah bangunan; Surat Pernyataan Tidak menuntut Insentif (dengan materai Rp. 10.000) ; Surat Rekomendasi/Dukungan dari ( surat dukungan dari RT, surat
dukungan dari RW, surat dukungan dari Kelurahan, surat dukungan
dari Kecamatan, surat dukungan dari SD terdekat, surat dukungan
Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) );< |
| 250 |
SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | SMP - Perubahan |
0 |
12 |
Scan PKKPR yang terverifikasi ; Melampirkan Dokumen/Sertifikat Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)/PBG; SK. Pegesahan Yayasan dan Pengurus yayasan dari Kementerian
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (dengan materai Rp.10.000) ; Surat Akta Notaris Pendirian Yayasan; Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan Nama Objek Pajak (Wajib melampirkan Bukti Pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, Apabila Berbeda); Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai Format dengan materai Rp. 10.000 ; Izin SMP yang lama; KTP Penanggung Jawab; Scan Akta Perubahan serta SK Kemenkumham dari Pendirian sampai Terbaru; Izin Lokasi yang Sudah Dikeluarkan oleh OSS; Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| 251 |
SURAT IZIN KELOMPOK BERMAIN | KB - Baru |
0 |
12 |
Copy PBG/IMB; Hasil Studi Kelayakan (Latar Belakang, Bentuk Nama TK/KB, Lokasi dan Dukungan Masyarakat, Guru min.3 org (Pendidikan S1 PAUD/Jika sedang Kuliah Melampirkan Surat Keterangan dari Kampus/Univ), Sumber Pembiayaan 5 Tahun, Fasilitas Penunjang, Kesimpulan Studi Kelayakan) ; Denah Lokasi dan Gambar Sekolah ; Surat Rekomendasi dari BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) ; Refrensi Bank dan Rekening Koran Tabungan Yayasan ; Surat Kepemilikan Tanah/Lahan dan Bangunan ; Rencana Induk Pengembangan Sekolah - RIPS (Visi Misi, Kurikulum, Peserta Didik, Rencana Pengembangan Ketenagaan, Struktur Organisasi Yayasan dan Sekolah, Manajemen Sekolah, Peran Serta Masyarakat, Rencana Pentahapan Pelaksanaan Pengembangan Sekolah, SOP) ; Surat Akta Notaris Pendirian Yayasan; Nomor Induk Berusaha (NIB); Pas Foto Ukuran 4x6 Ketua Yayasan dengan Latar Belakang Berwarna Merah Format .jpg ; K |
| 252 |
SURAT IZIN KELOMPOK BERMAIN | KB - Perpanjangan |
0 |
12 |
Melampirkan Surat Dari KEMENKUMHAM; Izin KB yang lama ; Pas Foto Ukuran 4x6 Ketua Yayasan dengan Latar Belakang Berwarna Merah Format .jpg ; KTP Pengelola ; Nomor Induk Berusaha (NIB); Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (dengan materai Rp.10.000) ; Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan Nama Objek Pajak (Wajib melampirkan Bukti Pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, Apabila Berbeda); Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai Format dengan materai Rp. 10.000 ; Surat Akta Notaris Pendirian dan akta terbaru Yayasan |
| 253 |
SURAT IZIN KELOMPOK BERMAIN | KB - Perubahan |
0 |
12 |
Melampirkan Surat Dari KEMENKUMHAM; Surat Akta Notaris Pendirian dan akta terbaru Yayasan ; Pas Foto Ukuran 4x6 Ketua Yayasan dengan Latar Belakang Berwarna Merah Format .jpg ; Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan Nama Objek Pajak (Wajib melampirkan Bukti Pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, Apabila Berbeda); Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai format dengan Materai Rp.
10000 (Unduh Contoh Format Disini); KTP Pengelola ; Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (dengan materai Rp.10.000) ; Izin KB yang lama ; Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| 254 |
SURAT IZIN TAMAN KANAK-KANAK | TK - Baru |
0 |
12 |
Melampirkan Dokumen/Sertifikat Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)/PBG; Scan PKKPR yang terverifikasi ; Izin Penggunaan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi; KTP Pengelola ; Jika dikuasakan, Surat Kuasa diatas Kertas bermaterai Rp. 10.000 dan KTP Orang yang diberi Kuasa ; Foto Sarana Prasarana di Lembaga (APE Dalam dan Luar, Gambar Presiden, Wapres dan Burung Garuda, Tiang Bendera (Tinggi min.5-6 m), Plank Nama Permanen yang berdiri bukan Tempel, Kantor, Papan Visi Misi, Struktur Organisasi, DUK, Bank Data Siswa, Profil Sekolah) ; Ruangan di Sekolah (Kelas Minimal 8x6 m, Guru dan Kepala Sekolah, Toilet 2 Buah ) ; Surat Pernyataan Tidak menuntut Insentif (dengan materai Rp. 10.000) ; Scan Data Jumlah Siswa Minimal 15 Orang /RB ; Surat Persetujuan TK/KB Terdekat ; Denah Lokasi dan Gambar Sekolah ; Surat Rekomendasi dari BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) |
| 255 |
SURAT IZIN TAMAN KANAK-KANAK | TK - Perpanjangan |
0 |
12 |
Melampirkan Dokumen/Sertifikat Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)/PBG; Scan PKKPR yang terverifikasi ; Ukuran Prasarana (ruang kelas, ruang guru, toilet,perpustakaan,UKS
dan Lapangan) Berdasarkan Permendikbud RI yang berlaku.; Denah Lokasi dan Denah Bangunan ; Surat Rekomendasi/Dukungan (Surat Dukungan dari RT, Surat Dukungan dari RW, Surat Dukungan dari Kelurahan, Surat Dukungan dari Kecamatan) ; Data dan Dokumentasi Sarana dan Prasarana; Copy PBG/IMB; Surat Kepemilikan Tanah/Lahan dan Bangunan ; Surat Akta Notaris Pendirian dan akta terbaru Yayasan ; Melampirkan Surat Dari KEMENKUMHAM; Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan Nama Objek Pajak (Wajib melampirkan Bukti Pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, Apabila Berbeda); Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai Format dengan materai Rp. 10.000 ; Jika dikuasakan, Surat Kuasa diatas Kertas bermaterai Rp. 10.000 dan KT |
| 256 |
SURAT IZIN TAMAN KANAK-KANAK | TK - Perubahan |
0 |
12 |
Melampirkan Dokumen/Sertifikat Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)/PBG; Scan PKKPR yang terverifikasi ; Ukuran Prasarana (ruang kelas, ruang guru, toilet,perpustakaan,UKS
dan Lapangan) Berdasarkan Permendikbud RI yang berlaku.; Gambar denah lokasi yang dimohonkan dilengkapi dengan titik koordinat; Dokumen RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan SD terdekat serta BMPS; Data dan Dokumentasi Sarana dan Prasarana; IMB/PBG; Legalitas Tanah Bangunan (PL atau Sertifikat Tanah); Nomor Induk Berusaha (NIB); KTP Pengelola ; Izin TK yang lama; Surat Akta Notaris Pendirian dan akta terbaru Yayasan ; Melampirkan Surat Dari KEMENKUMHAM; Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan Nama Objek Pajak (Wajib melampirkan Bukti Pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, Apabila Berbeda); Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai Format dengan materai Rp. 10.000 ; Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Pen |
| 257 |
SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN | LKP - Baru |
0 |
12 |
Surat Kepemilikan Lahan/Tanah dan Bangunan (Sertifikat, UWTO, Kavling), sertakan surat sewa apabila status sewa; Foto Kegiatan dan Sarana Prasarana di Lembaga ; Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ; Denah Lokasi dan Denah Bangunan ; Sarana dan Prasarana Lembaga (Tertulis) ; Kurikulum, Tata Tertib dan Program Kegiatan Belajar ; Tenaga Kependidikan (Terlampir : Ijazah, SK TMT dan Sertifikat Keahlian) ; Sumber Peserta Didik ( Minimal 1 Rombel 15 Orang ) ; Surat Pernyataan Tidak menuntut Insentif (dengan materai Rp. 10.000) ; Program Jangka Pendek/Jangka Panjang ; Pas Foto Ukuran 4x6 Ketua Yayasan dengan Latar Belakang Berwarna Merah Format .jpg ; Rencana Induk Pengembangan Sekolah - RIPS (Visi Misi, Kurikulum, Peserta Didik, Rencana Pengembangan Ketenagaan, Struktur Organisasi Yayasan dan Sekolah, Manajemen Sekolah, Peran Serta Masyarakat, Renca |
| 258 |
SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN | LKP - Perpanjangan |
0 |
12 |
Melampirkan Dokumen/Sertifikat Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)/PBG; KTP Pengelola ; Surat Dukungan Rekomendasi dari RT RW dan Kelurahan (Sempadan) ; Rekening Bank/Rekening Koran Tabungan atas Nama Satuan Pendidikan/Ketua/Pengelola ; Izin LKP yang Lama; Surat Kepemilikan Tanah/Lahan dan Bangunan (Kuasa/Kerjasama Sewa menyewa 5 Tahun) ; Surat Bukti Kerjasama/Waralaba/Franchise (bagi Satuan Pendidikan) Tertentu ; Sumber Peserta Didik (Minimal 1 Rombel 5 Orang); Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sesuai dengan Nama Objek Pajak (Wajib Melampirkan Bukti Pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, Apabila Berbeda) ; Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai Format dengan materai Rp. 10.000 ; Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (dengan materai Rp.10.000) ; Nomor Induk Berusaha |
| 259 |
SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN | LKP - Perubahan |
0 |
12 |
Melampirkan Dokumen/Sertifikat Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)/PBG; Nomor Induk Berusaha (NIB); Akta Notaris Pendirian dan Perubahan (SK Menkumham); KTP Penyelenggara ; Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (dengan materai Rp.10.000) ; Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan Nama Objek Pajak (Wajib melampirkan Bukti Pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, Apabila Berbeda); Izin LKP yang Lama; Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai format dengan Materai Rp.
10000 (Unduh Contoh Format Disini) |
| 268 |
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | SPPL UNTUK KEGIATAN PEMERINTAH - Baru |
0 |
5 |
Foto Lokasi; Scan Legalitas Tempat Usaha (Fatwa Planologi, Penetapan Lokasi (PL), Sertifikat/SHGB/AJB/Sewa); Surat Pernyataan SPPL (menggunakan E-Materai), Format tersedia pada halaman depan aplikasi "FORMAT SURAT"; Scan NPWP Pribadi (Penanggung Jawab Kegiatan); Scan Asli KTP Pemohon/Penanggung Jawab yang masih berlaku (bagi WNI) atau Paspor (bagi WNA) |
| 272 |
REKOMENDASI PENELITIAN PERGURUAN TINGGI - Baru |
0 |
5 |
Scan Akta Notaris Pendirian Badan Usaha untuk Peneliti Badan Usaha, Ormas atau Lembaga Nirlaba; Jika dikuasakan, Surat Kuasa diatas Kertas bermaterai Rp. 10.000 dan KTP Orang yang diberi Kuasa; Proposal Penelitian yang berisikan: a. Latar Belakang; b. Maksud dan Tujuan; c. Ruang Lingkup Penelitian; d. Jangka Waktu Penelitian; e. Nama Penelitian; f. Sasaran/Target Penelitian; g. Lokasi Penelitian; h. Metode Penelitian; i. Hasil yang diharapkan dari Penelitian;
NIB dari Sistem OSS; Surat Permohonan Rekomendasi Penelitian dari Universitas/Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Nirlaba; Scan KTP Peneliti/Penanggung Jawab/Ketua/ Koordinator Peneliti; Scan Kartu Tanda Mahasiswa |
| 295 |
PENETAPAN LOKASI BALIK NAMA TANAH DIATAS HPL PEMERINTAH KOTA BATAM - Baru |
0 |
6 |
Gambar Penetapan lokasi (PL) untuk PL Asli diserahkan keloket 1 dengan membawa bukti notifikasi pendaftaran EASY ; Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan Nama Objek Pajak (Wajib melampirkan Bukti Pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, Apabila Berbeda); Melampirkan Dokumen/Sertifikat Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)/PBG; Surat Permohonan BNPL https://bit.ly/FormBNPL; Foto Copy Izin Peralihan Hak (IPH); Melampirkan AJB untuk Balik Nama sesuai
dengan SHGB; Dokumen HPL (Copy Surat Perjanjian Pengalokasian
Tanah (SPPT), Copy Surat Keputusan Pengalokasian
Tanah (SKPT), Copy Rekomendasi Pengelolaan Tanah, Foto Lokasi yang dimohon; Copy Sertifikat Hak Atas Tanah (SHGB) Sertifikat
Pecah bukan nama induk ; Scan Fotokopi NPWP Badan Hukum/Badan Usaha/Perorangan; Scan Asli KTP Pemohon/Penanggung Jawab yang masih berlaku (bagi WNI) atau Paspor (bagi WNA) |
| 296 |
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG | PKKPR NB SOSIAL RUMAH IBADAH - Baru |
0 |
24 |
Melampirkan akta ikrar wakaf yang diterbitkan oleh pejabat
yang berwenang pada kementerian yang menyelenggarakan
urusan keagamaan pkkpr non berusaha sosial; Melampirkan rekomendasi tertulis yang dikeluarkan oleh
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Batam;; Melampirkan gambar siteplan berupa hardcopy
dan shoftcopy format pdf dan format AutoCad
yang menunjukan titik koordinat; Foto Lokasi yang dimohon; Scan Fotokopi NPWP Badan Hukum/Badan Usaha/Perorangan; Lembaga/Kementerian/OPD/BUMN/BUMD
melampirkan SK Pengangkatan sebagai
penanggungjawab.; Penetapan Lokasi (PL); Copy Sertifikat Hak Atas Tanah (SHGB); Copy SPPT PBB & Bukti Setor/pembayaran
tahun berjalan; Surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan tata
ruang pkkpr non berusaha https://bit.ly/FormKESANGGUPAN; Foto Copy KTP pemilik/penanggungjawab &
Kuasa dengan melampirkan surat kuasa
bermaterai; Surat Permohonan Form A dan Form B PKKPR Nonberusaha bermaterai hunian https://bit.ly/FO |
| 297 |
PERUBAHAN DOKUMEN SPPT PERTANAHAN DIATAS HPL PEMERINTAH KOTA BATAM - Baru |
0 |
6 |
Gambar Lokasi/Lembar Penetapan Lokasi (PL); Foto lokasi yang dimohon HPL; Melampirkan AJB untuk sesuai
dengan SHGB ; Copy Surat Keputusan Pengalokasian Tanah (SKPT); Copy Surat Perjanjian Pengalokasian Tanah(SPPT ) ; Foto Copy Izin Peralihan Hak (IPH); Copy Sertifikat Hak Atas Tanah (SHGB); Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sesuai dengan Nama Objek Pajak
; Scan Fotokopi NPWP Badan Hukum/Badan Usaha/Perorangan; Foto Copy KTP pemilik/penanggungjawab &
Kuasa dengan melampirkan surat kuasa
bermaterai; Surat Permohonan Perubahan SPPT HPL https://bit.ly/Formperubahandokumen |
| 298 |
PERUBAHAN DOKUMEN SKPT PERTANAHAN DIATAS HPL PEMERINTAH KOTA BATAM - Baru |
0 |
6 |
Copy SPPT perubahan I-teken HPL; Penetapan Lokasi (PL); Foto Copy Izin Peralihan Hak (IPH); Scan Fotokopi NPWP Badan Hukum/Badan Usaha/Perorangan; Foto Copy KTP pemilik/penanggungjawab &
Kuasa dengan melampirkan surat kuasa
bermaterai; Copy SPPT PBB & Bukti Setor/pembayaran
tahun berjalan objek tanah PH; Surat Kuasa HPL https://bit.ly/suratKUASA; Surat Permohonan SKPT HPL https://bit.ly/Formperubahandokumen |
| 300 |
VERIFIKASI PRA REKLAME - Baru |
0 |
24 |
Rekening koran 3 bulan terakhir dengan nilai minimal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada setiap bulan untuk setiap satu titik reklame; KTP Direksi dan komisaris; Scan NPWP Perusahaan; Scan Akta Pendirian dan Akta Perubahan (Jika ada Perubahan) serta SK Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM; Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| 301 |
REKOMENDASI PENELITIAN LEMBAGA - Baru |
0 |
5 |
Scan Akta Notaris Pendirian Badan Usaha untuk Peneliti Badan Usaha, Ormas atau Lembaga Nirlaba; Jika dikuasakan, Surat Kuasa diatas Kertas bermaterai Rp. 10.000 dan KTP Orang yang diberi Kuasa; Proposal Penelitian yang berisikan: a. Latar Belakang; b. Maksud dan Tujuan; c. Ruang Lingkup Penelitian; d. Jangka Waktu Penelitian; e. Nama Penelitian; f. Sasaran/Target Penelitian; g. Lokasi Penelitian; h. Metode Penelitian; i. Hasil yang diharapkan dari Penelitian;
NIB dari Sistem OSS; Surat Permohonan Rekomendasi Penelitian dari Universitas/Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Nirlaba; Scan KTP Peneliti/Penanggung Jawab/Ketua/ Koordinator Peneliti; Scan Kartu Tanda Mahasiswa/Kartu Keanggotaan |
| 302 |
PERSETUJUAN TITIK REKLAME KHUSUS FASAD BANGUNAN DAN TOTEM PL LAHAN - Baru |
0 |
14 |
Foto Lokasi Reklame terbaru dengan 3 sisi (Kanan, Kiri dan Depan); Melampirkan Dokumen/Sertifikat Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)/PBG; Surat Kepemilikan Lahan/Tanah bangunan (Sertifikat) atau surat sewa apabila status sewa; Surat Pernyataan Kesanggupan Titik Reklame (https://easy.batam.go.id/web/format-surat/); Gambar konstruksi reklame; Gambar denah lokasi yang dimohonkan dilengkapi dengan titik koordinat; Bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun terakhir khusus pada Zona VI, dikecualikan untuk reklame yang berada di Sarana dan Prasarana Pemerintah; Surat Permohonan Titik Reklame |
