DASAR HUKUM

Nomor	Nama Sub Perizinan	Daftar Dasar Hukum
27	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER INTERNSHIP - Perubahan	-
28	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI MANDIRI - Baru	-
29	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI MANDIRI - Perpanjangan	-
30	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI MANDIRI - Perubahan	-
35	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN | SIPTTK - Baru	-
41	SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER | SIPR - Perubahan	-
42	SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER | SIPR - Pencabutan	-
43	SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS - Baru	-
44	SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS - Perpanjangan	-
45	SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS - Perubahan	-
55	PERSETUJUAN TITIK REKLAME - Perpanjangan	-
56	PERSETUJUAN TITIK REKLAME - Perubahan	-
66	PERSETUJUAN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS | ANDALALIN - Perpanjangan	-
70	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG | PKKPR NONBERUSAHA - Baru	-
71	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG | PKKPR NONBERUSAHA - Perubahan	-
76	PENGALOKASIAN TANAH DIATAS HPL PEMERINTAH KOTA BATAM - Baru	-
77	PERALIHAN HAK ATAS TANAH DIATAS HPL PEMERINTAH KOTA BATAM - Baru	-
78	PENGALOKASIAN TANAH DIATAS HPL PEMERINTAH KOTA BATAM - Perpanjangan	-
79	PENGALOKASIAN TANAH DIATAS HPL PEMERINTAH KOTA BATAM - Perubahan	-
80	PERUBAHAN DOKUMEN PERTANAHAN DIATAS HPL PEMERINTAH KOTA BATAM - Baru	-
81	PENETAPAN LOKASI TANAH DIATAS HPL PEMERINTAH KOTA BATAM - Baru	-
82	BERAKHIRNYA ALOKASI LAHAN DIATAS HPL PEMERINTAH KOTA BATAM - Baru	-
83	SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS - Baru	-
111	SURAT IZIN REFRAKSIONIS OPTISIEN | SIPRO - Baru	-
112	SURAT IZIN REFRAKSIONIS OPTISIEN | SIPRO - Perpanjangan	-
113	SURAT IZIN REFRAKSIONIS OPTISIEN | SIPRO - Perubahan	-
123	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT - Perpanjangan	-
124	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT - Perubahan	-
133	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA MIKROBIOLOGI KESEHATAN - Perubahan	-
139	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL MANDIRI - Baru	-
140	SURAT IZIN TENAGA SANITARIAN - Baru	-
141	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL MANDIRI - Perpanjangan	-
143	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL MANDIRI - Perubahan	-
145	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL MANDIRI - Pencabutan	-
149	SURAT IZIN TENAGA SANITARIAN - Perubahan	-
158	SURAT IZIN TUKANG GIGI - Baru	-
166	SURAT IZIN TUKANG GIGI - Perpanjangan	-
168	SURAT IZIN TUKANG GIGI - Perubahan	-
170	SURAT IZIN TUKANG GIGI - Pencabutan	-
188	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI DAN KONSULTASI SWASTA - Perubahan	-
196	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI DAN KONSULTASI PEMERINTAH - Baru	-
197	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI DAN KONSULTASI PEMERINTAH - Perubahan	-
198	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI DAN KONSULTASI PEMERINTAH - Perpanjangan	-
199	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI DAN KONSULTASI PEMERINTAH - Pencabutan	-
207	SURAT IZIN KLINIK PRATAMA KHUSUS PEMERINTAH - Baru	-
208	SURAT IZIN KLINIK PRATAMA KHUSUS PEMERINTAH - Perpanjangan	-
209	SURAT IZIN KLINIK PRATAMA KHUSUS PEMERINTAH - Perubahan	-
214	SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL | STPT - Perpanjangan	-
215	SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL | STPT - Perubahan	-
216	SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL | STPT - Pencabutan	-
221	SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER PEMERINTAH - Baru	-
222	SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER PEMERINTAH - Perpanjangan	-
223	SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER PEMERINTAH - Perubahan	-
224	SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER PEMERINTAH - Pencabutan	-
225	SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER SWASTA - Baru	-
226	SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER SWASTA - Perpanjangan	-
227	SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER SWASTA - Perubahan	-
228	SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER SWASTA - Pencabutan	-
230	SURAT REKOMENDASI PENGELUARAN HPM - Perpanjangan	-
231	SURAT REKOMENDASI PENGELUARAN HPM - Perubahan	-
232	SURAT REKOMENDASI PENGELUARAN HPM - Pencabutan	-
233	SURAT REKOMENDASI BBM USAHA PERTANIAN - Baru	-
234	SURAT REKOMENDASI BBM USAHA PERTANIAN - Perpanjangan	-
235	SURAT REKOMENDASI BBM USAHA PERTANIAN - Perubahan	-
236	SURAT IZIN TAMAN PENITIPAN ANAK | TPA - Baru	-
237	SURAT IZIN TAMAN PENITIPAN ANAK | TPA - Perpanjangan	-
238	SURAT IZIN TAMAN PENITIPAN ANAK | TPA - Perubahan	-
239	SURAT IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT | PKBM - Baru	-
240	SURAT IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT | PKBM - Perpanjangan	-
241	SURAT IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT | PKBM - Perubahan	-
242	SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD SEJENIS - Baru	-
243	SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD SEJENIS - Perpanjangan	-
244	SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD SEJENIS - Perubahan	-
245	SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR - Baru	-
247	SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR - Perubahan	-
248	SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | SMP - Baru	-
250	SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | SMP - Perubahan	-
251	SURAT IZIN KELOMPOK BERMAIN | KB - Baru	-
252	SURAT IZIN KELOMPOK BERMAIN | KB - Perpanjangan	-
253	SURAT IZIN KELOMPOK BERMAIN | KB - Perubahan	-
254	SURAT IZIN TAMAN KANAK-KANAK | TK - Baru	-
255	SURAT IZIN TAMAN KANAK-KANAK | TK - Perpanjangan	-
256	SURAT IZIN TAMAN KANAK-KANAK | TK - Perubahan	-
257	SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN | LKP - Baru	-
258	SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN | LKP - Perpanjangan	-
259	SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN | LKP - Perubahan	-
269	SURAT IZIN RUMAH SAKIT KHUSUS PEMERINTAH - Pencabutan	-
270	SURAT IZIN KLINIK PRATAMA KHUSUS PEMERINTAH - Pencabutan	-
273	REKOMENDASI PENELITIAN PERGURUAN TINGGI - Perpanjangan	-
274	REKOMENDASI PENELITIAN PERGURUAN TINGGI - Perubahan	-
285	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL SARANA - Baru	-
286	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL SARANA - Perpanjangan	-
287	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL SARANA - Perubahan	-
288	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL SARANA - Pencabutan	-
290	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI INTERNSHIP - Perpanjangan	-
1	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT - Baru	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER - Baru	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Permenkes No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT - Perubahan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT - Pencabutan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Permenkes No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
7	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER - Perubahan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Permenkes No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
8	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER - Pencabutan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Permenkes No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
9	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS - Baru	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
10	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM MANDIRI - Baru	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
11	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM MANDIRI - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
12	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
13	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM MANDIRI - Perubahan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
14	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM MANDIRI - Pencabutan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
15	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI SARANA - Baru	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
16	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI SARANA - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
17	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI SARANA - Perubahan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
18	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI SARANA - Pencabutan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
19	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI SPESIALIS - Baru	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
20	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI SPESIALIS - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
21	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI SPESIALIS - Perubahan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
22	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI SPESIALIS - Pencabutan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
23	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS - Perubahan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
24	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER INTERNSHIP - Baru	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
25	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS - Pencabutan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
31	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN MANDIRI - Baru	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
32	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN MANDIRI - Perpanjangan	Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
33	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN MANDIRI - Perubahan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
34	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN MANDIRI - Pencabutan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
36	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN | SIPTTK - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Permenkes No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
37	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN | SIPTTK - Perubahan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Permenkes No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
38	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN | SIPTTK - Pencabutan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Permenkes No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
39	SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER | SIPR - Baru	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
46	SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS - Pencabutan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
47	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI - Baru	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Gizi; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
48	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Gizi; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
49	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI - Perubahan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Gizi; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
50	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI - Pencabutan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Gizi; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
54	PERSETUJUAN TITIK REKLAME - Baru	Peraturan Walikota Batam Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Reklame di Kota Batam
57	SURAT IZIN PEREKAM MEDIS - Baru	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
59	SURAT IZIN PEREKAM MEDIS - Perubahan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
60	SURAT IZIN PEREKAM MEDIS - Pencabutan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
63	SURAT IZIN PENATA ANASTESI - Baru	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penataan Anestesi; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
64	SURAT IZIN PENATA ANASTESI - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penataan Anestesi; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
65	PERSETUJUAN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS | ANDALALIN - Baru	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Batam Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kota Batam; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam; Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasi
67	SURAT IZIN PENATA ANASTESI - Perubahan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penataan Anestesi; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
68	PERSETUJUAN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS | ANDALALIN - Perubahan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Batam Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kota Batam; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam; Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasi
69	SURAT IZIN PENATA ANASTESI - Pencabutan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penataan Anestesi; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
72	SURAT IZIN PRAKTIK ORTOTIS PROSTETIS - Baru	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Ortotis Prostetis; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
73	SURAT IZIN PRAKTIK ORTOTIS PROSTETIS - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Ortotis Prostetis; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
74	SURAT IZIN PRAKTIK ORTOTIS PROSTETIS - Perubahan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Ortotis Prostetis; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
75	SURAT IZIN PRAKTIK ORTOTIS PROSTETIS - Pencabutan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Ortotis Prostetis; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
84	SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
85	SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS - Perubahan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
86	SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS - Pencabutan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
87	SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS - Baru	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Praktik Elektromedis; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
88	SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Praktik Elektromedis; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
89	SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS - Perubahan	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Praktik Elektromedis; Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
90	SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS - Pencabutan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Praktik Elektromedis; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
91	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIK KARDIOVASKULER - Baru	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Teknisi Kardiovaskuler ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
92	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIK KARDIOVASKULER - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Teknisi Kardiovaskuler ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
93	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIK KARDIOVASKULER - Perubahan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Teknisi Kardiovaskuler ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
94	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIK KARDIOVASKULER - Pencabutan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Teknisi Kardiovaskuler ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
95	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA PELAYANAN DARAH - Baru	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 91 Tahun 2015 tentang standar pelayanan Transfusi darah ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
96	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA PELAYANAN DARAH - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 91 Tahun 2015 tentang standar pelayanan Transfusi darah ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
97	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA PELAYANAN DARAH - Perubahan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 91 Tahun 2015 tentang standar pelayanan Transfusi darah ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
98	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA PELAYANAN DARAH - Pencabutan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 91 Tahun 2015 tentang standar pelayanan Transfusi darah ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
99	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA AUDIOLOGI - Baru	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Menteri Kesehatan No. HK 01.07/MENKES/3648/2021 tentang Standar Profesi Terapis Wicara/ Audiologi ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
100	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA AUDIOLOGI - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Menteri Kesehatan No. HK 01.07/MENKES/3648/2021 tentang Standar Profesi Terapis Wicara/ Audiologi ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
101	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA AUDIOLOGI - Perubahan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Menteri Kesehatan No. HK 01.07/MENKES/3648/2021 tentang Standar Profesi Terapis Wicara/ Audiologi ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
102	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA AUDIOLOGI - Pencabutan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Menteri Kesehatan No. HK 01.07/MENKES/3648/2021 tentang Standar Profesi Terapis Wicara/ Audiologi ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
103	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA FISIKAWAN MEDIK | SIP FM - Baru	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Menteri Kesehatan No. HK 01.07/MENKES/322/2020 tentang Standar Profesi Fisikawan ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
104	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA FISIKAWAN MEDIK | SIP FM - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Menteri Kesehatan No. HK 01.07/MENKES/322/2020 tentang Standar Profesi Fisikawan ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
105	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA FISIKAWAN MEDIK | SIP FM - Perubahan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Menteri Kesehatan No. HK 01.07/MENKES/322/2020 tentang Standar Profesi Fisikawan ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
106	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA FISIKAWAN MEDIK | SIP FM - Pencabutan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Menteri Kesehatan No. HK 01.07/MENKES/322/2020 tentang Standar Profesi Fisikawan ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
107	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA AKUPUNTUR - Baru	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4235-2021 tentang standar Profesi Akupuntur Terapis; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
108	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA AKUPUNTUR - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4235-2021 tentang standar Profesi Akupuntur Terapis; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
109	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA AKUPUNTUR - Perubahan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4235-2021 tentang standar Profesi Akupuntur Terapis; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
110	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA AKUPUNTUR - Pencabutan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4235-2021 tentang standar Profesi Akupuntur Terapis; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
114	SURAT IZIN REFRAKSIONIS OPTISIEN | SIPRO - Pencabutan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometri; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
115	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL INTERKONTINENTAL - Baru	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
116	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL INTERKONTINENTAL - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
117	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL INTERKONTINENTAL - Perubahan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
118	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL INTERKONTINENTAL - Pencabutan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
119	SURAT IZIN PSIKOLOGI KLINIS - Baru	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
121	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT - Baru	Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
122	SURAT IZIN PSIKOLOGI KLINIS - Perubahan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
125	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT - Pencabutan	Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
126	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU - Baru	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Menteri Kesehatan No. 315 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
127	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Menteri Kesehatan No. 315 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
128	SURAT IZIN PSIKOLOGI KLINIS - Pencabutan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
129	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA MIKROBIOLOGI KESEHATAN - Baru	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 370/Menkes/SK/III/2007 Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
130	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU - Perubahan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Menteri Kesehatan No. 315 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
131	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA MIKROBIOLOGI KESEHATAN - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 370/Menkes/SK/III/2007 Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
132	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU - Pencabutan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Menteri Kesehatan No. 315 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
134	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA MIKROBIOLOGI KESEHATAN - Pencabutan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 370/Menkes/SK/III/2007 Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
135	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA PEMBIMBING KESEHATAN KERJA - Baru	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
136	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA PEMBIMBING KESEHATAN KERJA - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
137	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA PEMBIMBING KESEHATAN KERJA - Perubahan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
138	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA PEMBIMBING KESEHATAN KERJA - Pencabutan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
142	SURAT IZIN PRAKTIK EPIDEMOLOGI KESEHATAN - Baru	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07- MENKES-321-2020 tentang Standar Profesi Epidemiologi; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
144	SURAT IZIN PRAKTIK EPIDEMOLOGI KESEHATAN - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07- MENKES-321-2020 tentang Standar Profesi Epidemiologi; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
146	SURAT IZIN PRAKTIK EPIDEMOLOGI KESEHATAN - Perubahan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07- MENKES-321-2020 tentang Standar Profesi Epidemiologi; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
147	SURAT IZIN PRAKTIK EPIDEMOLOGI KESEHATAN - Pencabutan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07- MENKES-321-2020 tentang Standar Profesi Epidemiologi; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
150	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL JAMU - Baru	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
152	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL JAMU - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
155	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL JAMU - Perubahan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
157	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL JAMU - Pencabutan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
163	SURAT IZIN TENAGA SANITARIAN - Pencabutan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
164	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNISI GIGI - Baru	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Menteri Kesehatan No. HK 01.07/MENKES/460/2020 tentang Standar Profesi Teknisi Gigi; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
165	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNISI GIGI - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Menteri Kesehatan No. HK 01.07/MENKES/460/2020 tentang Standar Profesi Teknisi Gigi; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
167	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA - Baru	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
169	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNISI GIGI - Perubahan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Menteri Kesehatan No. HK 01.07/MENKES/460/2020 tentang Standar Profesi Teknisi Gigi; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
171	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNISI GIGI - Pencabutan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Menteri Kesehatan No. HK 01.07/MENKES/460/2020 tentang Standar Profesi Teknisi Gigi; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
172	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara ; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
174	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK - Baru	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
177	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA - Perubahan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara ; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
180	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK - Perubahan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
181	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK - Pencabutan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
182	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI DAN KONSULTASI SWASTA - Baru	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan ; Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner ; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner ; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan ; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun
183	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA - Pencabutan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara ; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
185	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI DAN KONSULTASI SWASTA - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan ; Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner ; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner ; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan ; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan ; Undang - Undang Nomor 18 Tahun
186	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA ENTOMOLOG KESEHATAN - Baru	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Entomolog Kesehatan ; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
189	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA ENTOMOLOG KESEHATAN - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Entomolog Kesehatan ; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
192	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA ENTOMOLOG KESEHATAN - Perubahan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Entomolog Kesehatan ; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
193	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA ENTOMOLOG KESEHATAN - Pencabutan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Entomolog Kesehatan ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
195	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI DAN KONSULTASI SWASTA - Pencabutan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan ; Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner ; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner ; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan ; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan ; Undang - Undang Nomor 18 Tahun
200	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN - Baru	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42 /KEP/M.PAN/12/2000 Tentang Jabatan Administrator Kesehatan ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
201	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42 /KEP/M.PAN/12/2000 Tentang Jabatan Administrator Kesehatan ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
202	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN - Perubahan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42 /KEP/M.PAN/12/2000 Tentang Jabatan Administrator Kesehatan ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
203	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN - Pencabutan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42 /KEP/M.PAN/12/2000 Tentang Jabatan Administrator Kesehatan ; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
204	SURAT IZIN RUMAH SAKIT KHUSUS PEMERINTAH - Baru	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah sakit; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang penyelengaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang No. 44
205	SURAT IZIN RUMAH SAKIT KHUSUS PEMERINTAH - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah sakit; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tenta
206	SURAT IZIN RUMAH SAKIT KHUSUS PEMERINTAH - Perubahan	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah sakit; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang penyelengaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
213	SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL | STPT - Baru	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
217	PERALIHAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SEDIAAN KEFARMASIAN UNTUK PERGANTIAN PENANGGUNG JAWAB KEFARMASIAN PADA SARANA KEFARMASIAN | PBF| PAK| TOKO ALKES| UMOT - Baru	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
218	PERALIHAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SEDIAAN KEFARMASIAN UNTUK PERGANTIAN PENANGGUNG JAWAB KEFARMASIAN PADA SARANA KEFARMASIAN | APOTIK | TOKO OBAT| PUSKESMAS| IF RS| IF KLINIK - Baru	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
219	PERALIHAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SEDIAAN KEFARMASIAN UNTUK PENUTUPAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN - Baru	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
220	PERALIHAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SEDIAAN KEFARMASIAN UNTUK APOTEKER PENANGGUNG JAWAB MENINGGAL DUNIA - Baru	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
229	SURAT REKOMENDASI PENGELUARAN HPM - Baru	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSSRBA); Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan ; Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner ; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
260	SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PKPLH - Baru	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik ; Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.32/HK/I/2021 tentang Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkung
262	SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERUBAHAN PKPLH TANPA KEWAJIBAN MENYUSUN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP - Baru	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.32/HK/I/2021 tentang Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang
263	SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP | SKKLH - Baru	Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 168/HK/VII/2011 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kota Batam Tahun 2011; Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung di Kota Batam; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 42) ;
264	SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP | PERUBAHAN SKKLH DENGAN KEWAJIBAN MENYUSUN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP - Baru	Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 168/HK/VII/2011 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kota Batam Tahun 2011; Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung di Kota Batam; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 42) ;
265	SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP | PERUBAHAN SKKLH TANPA KEWAJIBAN MENYUSUN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP - Baru	Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 168/HK/VII/2011 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kota Batam Tahun 2011; Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung di Kota Batam; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 42) ;
266	DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | DPLH - Baru	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.32/HK/I/2021 tentang Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang
267	DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP | DELH - Baru	Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 168/HK/VII/2011 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kota Batam Tahun 2011; Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung di Kota Batam; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 42) ;
271	SURAT IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | LABKESDA - Baru	Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/652/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 605/Menkes/SK/VII/2008 tentang Standar Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/SK/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Kota; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156); Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Perat
272	REKOMENDASI PENELITIAN PERGURUAN TINGGI - Baru	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyeleng
275	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN SARANA - Baru	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
276	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN SARANA - Perpanjangan	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
277	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN SARANA - Perubahan	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
278	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN SARANA - Pencabutan	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
279	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM SARANA - Baru	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
280	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM SARANA - Perpanjangan	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
281	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM SARANA - Perubahan	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
282	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM SARANA - Pencabutan	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
283	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI MANDIRI - Pencabutan	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Generated by wpDataTables