DASAR HUKUM

Nomor	Nama Sub Perizinan	Daftar Dasar Hukum
253	SURAT IZIN KELOMPOK BERMAIN | KB - Perubahan	-
238	SURAT IZIN TAMAN PENITIPAN ANAK | TPA - Perubahan	-
240	SURAT IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT | PKBM - Perpanjangan	-
241	SURAT IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT | PKBM - Perubahan	-
242	SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD SEJENIS - Baru	-
243	SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD SEJENIS - Perpanjangan	-
244	SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD SEJENIS - Perubahan	-
245	SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR - Baru	-
246	SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR - Perpanjangan	-
247	SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR - Perubahan	-
248	SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | SMP - Baru	-
249	SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | SMP - Perpanjangan	-
250	SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | SMP - Perubahan	-
251	SURAT IZIN KELOMPOK BERMAIN | KB - Baru	-
252	SURAT IZIN KELOMPOK BERMAIN | KB - Perpanjangan	-
239	SURAT IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT | PKBM - Baru	-
254	SURAT IZIN TAMAN KANAK-KANAK | TK - Baru	-
255	SURAT IZIN TAMAN KANAK-KANAK | TK - Perpanjangan	-
256	SURAT IZIN TAMAN KANAK-KANAK | TK - Perubahan	-
257	SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN | LKP - Baru	-
258	SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN | LKP - Perpanjangan	-
259	SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN | LKP - Perubahan	-
273	REKOMENDASI PENELITIAN PERGURUAN TINGGI - Perpanjangan	-
274	REKOMENDASI PENELITIAN PERGURUAN TINGGI - Perubahan	-
295	PENETAPAN LOKASI BALIK NAMA TANAH DIATAS HPL PEMERINTAH KOTA BATAM - Baru	-
296	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG | PKKPR NB SOSIAL RUMAH IBADAH - Baru	-
297	PERUBAHAN DOKUMEN SPPT PERTANAHAN DIATAS HPL PEMERINTAH KOTA BATAM - Baru	-
298	PERUBAHAN DOKUMEN SKPT PERTANAHAN DIATAS HPL PEMERINTAH KOTA BATAM - Baru	-
300	VERIFIKASI PRA REKLAME - Baru	-
302	PERSETUJUAN TITIK REKLAME KHUSUS FASAD BANGUNAN DAN TOTEM PL LAHAN - Baru	-
225	SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER SWASTA - Baru	-
77	PERALIHAN HAK ATAS TANAH DIATAS HPL PEMERINTAH KOTA BATAM - Baru	-
188	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI DAN KONSULTASI SWASTA - Perubahan	-
196	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI DAN KONSULTASI PEMERINTAH - Baru	-
197	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI DAN KONSULTASI PEMERINTAH - Perubahan	-
198	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI DAN KONSULTASI PEMERINTAH - Perpanjangan	-
71	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG | PKKPR NONBERUSAHA SOSIAL BUMN BU BUMD YAYASAN - Baru	-
66	PERSETUJUAN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS | ANDALALIN - Perpanjangan	-
216	SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL | STPT - Pencabutan	-
221	SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER PEMERINTAH - Baru	-
222	SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER PEMERINTAH - Perpanjangan	-
223	SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER PEMERINTAH - Perubahan	-
226	SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER SWASTA - Perpanjangan	-
227	SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER SWASTA - Perubahan	-
237	SURAT IZIN TAMAN PENITIPAN ANAK | TPA - Perpanjangan	-
230	SURAT REKOMENDASI PENGELUARAN HPM - Perpanjangan	-
231	SURAT REKOMENDASI PENGELUARAN HPM - Perubahan	-
233	SURAT REKOMENDASI BBM USAHA PERTANIAN - Baru	-
234	SURAT REKOMENDASI BBM USAHA PERTANIAN - Perpanjangan	-
235	SURAT REKOMENDASI BBM USAHA PERTANIAN - Perubahan	-
236	SURAT IZIN TAMAN PENITIPAN ANAK | TPA - Baru	-
54	PERSETUJUAN TITIK REKLAME - Baru	Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Reklame; Peraturan Walikota Batam Nomor 221 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Batam Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
65	PERSETUJUAN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS | ANDALALIN - Baru	Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Batam Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kota Batam; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam; Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berb
68	PERSETUJUAN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS | ANDALALIN - Perubahan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Batam Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kota Batam; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam; Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasi
70	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG | PKKPR NONBERUSAHA HUNIAN - Baru	Peraturan Walikota Batam Nomor 250 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Belakang Padang Kota Batam Tahun 2022 –2042; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 170 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Persetujuan KKPR Nonberusaha Kota Batam; Peraturan Walikota Batam Nomor 221 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Batam Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
182	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI DAN KONSULTASI SWASTA - Baru	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan ; Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner ; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner ; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan ; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun
185	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI DAN KONSULTASI SWASTA - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan ; Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner ; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner ; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan ; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan ; Undang - Undang Nomor 18 Tahun
213	SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL | STPT - Baru	Peraturan Wali Kota No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
214	SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL | STPT - Perpanjangan	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam; Undang Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
229	SURAT REKOMENDASI PENGELUARAN HPM - Baru	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSSRBA); Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan ; Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner ; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
268	SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | SPPL UNTUK KEGIATAN PEMERINTAH - Baru	Peraturan Walikota Batam Nomor 221 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Batam Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memeiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pern
272	REKOMENDASI PENELITIAN PERGURUAN TINGGI - Baru	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyeleng
301	REKOMENDASI PENELITIAN LEMBAGA - Baru	Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam ; Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Reko

Generated by wpDataTables