| 1 |
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal |
| 2 |
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah |
| 3 |
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal |
| 4 |
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal |
| 5 |
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan |
| 6 |
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah |
| 7 |
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Anestesi |
| 8 |
Peraturan Menteri Kesehatan Repuplik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi |
| 9 |
Peraturan Menteri Kesehatan Repuplik Indonesia Nomor 519/MENKES/PER/III/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit |
| 10 |
Undang - undang no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah |
| 11 |
Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS. 373/HK/2020 Tentang Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Pennyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam |
| 12 |
Undang - undang no.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan |
| 13 |
Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan |
| 14 |
Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewewnang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |